JAKARTA - Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) belum memberikan kepastian hukum hingga kini. Selama badan usaha baru pengganti belum terbentuk,nasib pengelolaan migas pun bakal terlantar.